Capres-Cawapres Harus Kader Parpol dan Bukan Eks Anggota HTI

Capres-Cawapres Harus Kader Parpol dan Bukan Eks Anggota HTI

Capres-Cawapres Harus Kader Parpol dan Bukan Eks Anggota HTI

Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) sesuaikan syarat baru untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Kandidat Capres-Cawapres harus merupakan kader politik dan bukan eks bagian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pasang Bola
Organisasi HTI diketahui sudah dibubarkan pemerintah terhadap Juli 2017 lalu. Pembubaran ormas selanjutnya berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 perihal pencabutan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0028.60.10.2014 perihal pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Dikutip berasal dari draf RUU pemilu, terhadap Pasal 311 disebutkan pendaftaran akan pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden harus melengkapi dokumen kriteria administrasi. Salah satunya terhadap huruf q, syarat administrasi itu adalah surat info jadi kader partai politik satu tahun sebelum akan pelaksanaan Pemilu.

“Surat Keterangan Telah Menjadi Anggota, Kader atau Pengurus Partai Politik juga 1 (Satu tahun) sebelum akan pelaksanaan pemilu yang ditandatangani oleh ketua lazim atau sebutan lain dan sekertaris jendral atau sebutan lain partai politik,” bunyi pasal selanjutnya di dalam draf RUU Pemilu.

Selain itu, akan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus mencukupi syarat bukan bekas bagian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Syarat ini diatur di dalam Pasal 182 huruf jj. “Bukan bekas bagian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” bunyi pasal tersebut.

Seperti eks bagian PKI, bekas bagian HTI dilarang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, bagian DPR, DPRD, DPD RI, serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, sebagai kriteria administrasi akan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Calon Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, harus menyertakan surat info tidak terlibat HTI berasal dari kepolisian.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya menargetkan revisi undang-undang (RUU) Pemilu selesai terhadap pertengahan 2021. Alasannya adalah mengejar penyelenggaraan Pilkada 2022.

Dalam draf RUU Pemilu mengatur, Pilkada sehabis 2020 akan digelar serentak terhadap 2022 dan 2023. Mengubah ketetapan undang-undang berlaku yaitu akan diserentakan bersama Pilpres dan Pileg di tahun 2024.

Doli mengatakan, pada mulanya ia berharap draf RUU Pemilu sudah bisa dibahas terhadap akhir tahun 2020. Namun, dikarenakan dinamika politik yang berkembang, RUU Pemilu hingga saat ini masih bagian harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Harapan kita, mulanya saya di era sidang kemarin sebelum akan akhir tahun 2020 sudah dijalankan pembahasan tetapi ternyata masih ada dinamika berkembang supaya (draf) belum dikembalikan ke komisi II,” kata Doli di dalam diskusi daring, Minggu (24/1/2021).

Politikus Golkar ini menuturkan, RUU Pemilu ditargetkan selesai terhadap pertengahan 2021, dikarenakan mengkalkulasi penyelenggaraan Pilkada 2022. Butuh persiapan serta pengesahan anggaran melalui APBD di tahun 2021.

“Saya sebenarnya menargetkan paling lama UU ini harus selesai di pertengahan 2021 jika kami mulainya di akhir tahun 2020,” mengetahui Doli.

Karena itu akan disiapkan saat penyelenggaraan Pilkada 2022 kira-kira bulan Juli atau September. Bergantung kapan RUU Pemilu ini disahkan jadi undang-undang.

“Kalau selesai di bulan Agustus, pelaksanaannya paling cepat Juni, paling lama bulan September layaknya di dalam UU yang sebelum, september 2020 kemarin,” kata dia.

Doli mengaku ada alternatif lain jika pembahasan RUU Pemilu tidak menggapai target batas waktu. Penyelenggaraan Pilkada 2022 akan digabungkan bersama Pilkada 2023. Usulan ini juga disuarakan oleh Perludem.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

“Kami berpikir jika misalnya UU ini cukup lama dan tidak memungkin pilkada serentak 2022. The worstnya pilkada 2022 itu digabung 2023,” kata Doli.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *