Demokrat Ingatkan Tim Kajian UU ITE Bukan untuk Tafsir Hukum

Demokrat Ingatkan Tim Kajian UU ITE Bukan untuk Tafsir Hukum

Demokrat Ingatkan Tim Kajian UU ITE Bukan untuk Tafsir Hukum

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto berpendapat Tim Kajian Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) wajib menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar tafsiran aturan.
Bandar Taruhan
Demokrat Ingatkan Tim Kajian UU ITE Bukan untuk Tafsir Hukum

Pasalnya menurut dia, tim bentukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selanjutnya wajib nyata-nyata memikirkan rumusan jalur terlihat atas polemik UU ITE. Dia tak ingin, tim beranggotakan orang-orang berasal dari lintas kementerian dan lembaga itu justru menghasilkan product bersifat tafsiran UU ITE.

“Melalui apapun yang bakal dilakukan pemerintah terhitung telaahan, kajian, analisa ataupun apapun namanya melalui berbagai tim yang bakal dibentuk, yang terpenting adalah melahirkan solusi konkret dan bukan bertujuan untuk menafsirkan Norma UU,” kata Didik pas dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/2).

Didik mengingatkan, pemerintah tidak miliki kewenangan untuk menafsirkan UU. Menurutnya, kewenangan eksekutif hanya sebagai pelaksana regulasi yang dibuat.

“Sejak UU diundangkan, pemerintah berkewajiban untuk menjalankan UU,” kata dia.

Didik pun mengakui implementasi UU IT terutama Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2, bermasalah. Dia menilai ketetapan yang dikenal dengan pasal karet dan rentan multitafsir itu banyak digunakan untuk mengkriminalisasi orang atau kelompok tertentu

“Tidak sedikit yang berakhir di jeruji besi,” ucap Didik.

Dia berharap pemerintah tidak menutup mata dengan information dan fakta tersebut. Perbaikan wajib dilakukan sehingga regulasi negara selanjutnya tidak disalahgunakan oleh lebih dari satu pihak.

“Langkah pas dan tegas pemerintah bakal memilih kehidupan masyarakat dan demokrasi tentang dengan penerapan UU ITE ini,” ujar Didik lagi.

Diketahui, Mahfud telah mengeluarkan ketetapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE terhadap Senin (22/2) lalu.

Tim itu terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim pengarah antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara Tim Pelaksana diketuai Sugeng Purnomo, yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan Imam Marsudi, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Sosial Budaya sebagai Sekretaris.

Mereka bertugas mengoordinasikan pengumpulan informasi, penyusunan kajian hukum terhadap pelaksanaan keputusan dan pengkajian atas substansi UU ITE.

Selain itu, tim bertugas beri tambahan wejangan atas keputusan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan rasa ketidakadilan. Terakhir, tim terhitung bertugas melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian hukum secara periodik.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

Tim pelaksana ini sendiri terbagi menjadu dua sub-tim, di mana keduanya diisi oleh jajaran pejabat berasal dari sejumlah kementerian atau lembaga.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *