Desentralisasi Menjadi Polemik di Kalangan Politik

 

Desentralisasi Menjadi Polemik di Kalangan Politik – Sistem pemerintahan Indonesia didalam perjalanan sejarah politik dulu mengalami perubahan terhadap sebagian periode peralihan kekuasaan di tingkat pimpinan nasional.

Karakteristik proses politik terhadap tiap tiap periode peralihan kekuasaan ditingkat pimpinan nasional secara rill berpengaruh terhadap style desentralisasi yang diterapkan di daerah-daerah.

Dinamika didalam pelaksanaan desentralisasi di tiap tiap periode sejarah politik dimaksud terlalu kuat memperlihatkan politik eksperimentasi dari rezim didalam mengelola jalinan pusat dan daerah.

Sudah puluhan tahun pelaksanaan kebijakan desentralisasi ini di Indonesia, tapi ke-2 undang-undang yang disahkan terhadap masa pemerintahan Habibie udah diamandemenkan terhadap tahun 2004. Banyak perdebatan dari mengamandemenan lagi undang-undang tersebut.

Banyak problem dari undang-undang tersebut keliru satunya munculnya kesenjangan yang memadai tajam antar daerah, tak sekedar itu termasuk korupsi yang awalannya bermula di tingkat pusat berganti di tingkat daerah.

Dari beragam kebijakan yang udah bergulir sejak zaman orde baru sampai masa reformasi, dimulai terhadap akhir dekade 90-an, desentralisasi dan otonomi area merupakan keliru satu aspek yang mengalami dinamika untuk menjadi perdebatan.

Indonesia udah memasuki masa baru jalinan pusat dan area seiring bersama diundangkannya Paket Undang-Undang 1999 berkenaan Pemerintahan Daerah, didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berkenaan Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) dan Undang-Undang Nomo 25 Tahun 1999 berkenaan Perimbangan Keuangan pada Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *