DKPP Ingin Bertindak Akibat Bupati Diskualifikasi

DKPP Ingin Bertindak Akibat Bupati Diskualifikasi

Kelompok penduduk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020).

Menurut Koordinator aksi AMPD, M Hafidz Kudsi, aksi digelar untuk mendesak DKPP untuk segera memproduksi laporan pihaknya perihal ketentuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang sudah mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak dari kepesertaan Pilkada 2020.

“Kami mendesak DKPP segera menindaklanjuti laporan yang kita layangkan hari Rabu lalu dikarenakan kita sudah melengkapi seluruh administrasi yang diminta oleh DKPP,” tutur Hafidz.
Tidak hanya orasi, massa termasuk melakukan aksi teatrikal yang dilaksanakan tiga orang berada di depan massa aksi. Dua orang di antaranya mengenakan jas dan bertopeng muka Ketua Bawaslu dan KPUD Ogan Ilir yang terikat tali di leher dan satu orang berdasi di tengah keduanya dengan gantungan postingan DKPP RI yang menarik tali tersebut.

“Ini pertanda bahwa sekuat dan sekencang apa pun tarikan yang berlangsung di luar sana dalam kasus ini, DKPP harus senantiasa dan segera memeriksa Bawaslu dan KPUD Ogan Ilir yang kita duga sudah melanggar kode etik penyelenggara,” tuturnya.

Hafidz menambahkan, pihaknya akan melakukan aksi mirip jika laporannya tidak kunjung ditindaklanjuti oleh DKPP.

“Tentunya dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, kita akan turun ulang dengan massa aksi yang lebih besar jikalau laporan kita terkesan diabaikan,” ujar Hafidz.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *