Jangan Campur Aduk Hukum Dengan Politik Kata Mahfud, Ini Penjelasannya

Jangan Campur Aduk Hukum Dengan Politik Kata Mahfud, Ini Penjelasannya

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan yang terhitung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, rekonsiliasi jangan dicampuradukkan bersama dengan kasus hukum seseorang. “Bagi saya hukum harus dipisahkan, jangan dicampur aduk bersama dengan politik.

Jangan Campur Aduk Hukum Dengan Politik Kata Mahfud, Ini Penjelasannya

Rekonsiliasi itu rencana politik untuk share tugas secara proporsional. Penegakan hukum adalah penegakan hukum,” kata Mahfud di Kalibata, Rabu (10/7/2019). Ia menanggapi soal kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga. Menurut Mahfud, Rizieq boleh-boleh saja lagi ke Tanah Air.

Namun, Mahfud mengingatkan, Rizieq tidak boleh lari berasal dari urusan hukum yang menjeratnya. “Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, harus dipulangkan, tapi kecuali tersedia kasus hukum senantiasa harus dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di awalnya membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Adapun Rizieq dulu menjadi tersangka di dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang ditangani Polda Metro Jaya. Selain itu, ia dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri karena diakui melecehkan Pancasila.

Kasus itu ditangani Polda Jawa Barat dan menjadikan Rizieq sebagai tersangka. Namun, ke-2 kasus tersebut sudah dihentikan penyidikannya oleh polisi. Selain dua kasus tersebut, Rizieq merupakan pihak terlapor di beberapa laporan kepolisian yang diadukan masyarakat.

Sebut saja laporan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) terhadap 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya. Rizieq diakui jalankan penodaan agama tentang videonya yang viral. Ia terhitung dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) atas ceramahnya soal pecahan

Pada 2016, Rizieq dilaporkan atas sangkaan penguasaan tanah ilegal di tempat Megamendung, Bogor. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberi sinyal kasus-kasus tersebut belum selesai.Taruhan Bola Ia mengatakan, penyidik yang bakal mendalami apakah laporan tentang Rizieq Shihab itu mampu dilanjutkan atau tidak. “Tidak tertutup bisa saja (diproses), penyidik nanti yang bakal menindaklanjuti,” kata Dedi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *