KPK Menempatkan Pegawainya Di Tubuh BUMN Demi Menghindar Pidana Korupsi

KPK Menempatkan Pegawainya Di Tubuh BUMN Demi Menghindar Pidana Korupsi

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, pihaknya dapat menempatkan pegawainya di tubuh BUMN demi menghindar tindak pidana korupsi. Saut merencanakan, pegawai KPK itu dapat ditaruh terhadap divisi kerja bernama unit forensic accounting.

KPK Menempatkan Pegawainya Di Tubuh BUMN Demi Menghindar Pidana Korupsi

“Harapannya, tak sekedar sanggup kompeten di pengawas internal,Bandar Bola kita jaga supaya sanggup menjadi whistleblower kami,” kata Saut saat ditemui di diskusi bertajuk “Mencegah Korupsi di BUMN” di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Rencana tersebut sudah disampaikan ke Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Saut, Rini memang sepakat bersama dengan konsep itu. Namun, Rini meminta supaya pengawasan bersama dengan jenis tersebut ditunaikan terhadap BUMN yang belum berstatus terbuka di mana publik masih susah mengakses laporan keuangannya.

“Bu Rini menjelaskan sebaiknya jangan yang Tbk (perusahaan bersama dengan saham terbuka di mana laporan keuangannya sanggup dibuka oleh masyarakat)” lanjut Rini. Saat ini, KPK tengah fokus menggelar pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya yang dapat ditaruh dalam tubuh BUMN.

Rencananya, kendati penempatan pegawai KPK itu di BUMN, tapi pembiayaannya dapat tetap bersumber terhadap anggaran KPK. “Dia bekerja untuk KPK, digaji KPK. Dia lihat internal BUMN,” ujar Saut. Jual Beli Jabatan Saut menambahkan, tidak benar satu potensi tindak pidana korupsi yang berjalan di tubuh BUMN adalah praktik menjual beli jabatan.

Ada dugaan menempatkan orang-orang yang tidak profesional terhadap jabatan perlu memanfaatkan praktik nepotisme. “Menjadi lebih malapetaka saat orang masuk situ tidak memahami apa-apa, jarang masuk rapat. Ketika itu ditunaikan di sektor migas, dia profesional di sektor migas,” ujar dia.

Dalam acara diskusi yang sama, Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mencatat, ada 60 persoalan korupsi melibatkan BUMN yang ditangani KPK sampai Agustus 2019. Kerugian negara dari semua persoalan itu ditaksir capai Rp 3,1 triliun.

Beberapa di antaranya adalah persoalan dugaan korupsi dalam kerja mirip proyek pembangunan PLTU Riau-1 di mana mantan Dirut PLN Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum Sofyan, Dirut BUMN yang sudah menyandang standing tersangka korupsi pada lain Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Dirut PT Pelindo II RJ Lino, Dirut PT PAL Indonesia Firmansyah Arifin dan Dirut PT Asuransi Jasindo Budi Tjahjono.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *