KPK Sikapi Serius Kasus Korupsi Di Tahun Ini

KPK Sikapi Serius Kasus Korupsi Di Tahun Ini

Pimpinan Komisi Pemberantasan Penggelapan( KPK) Firli Bahuri menegaskan banyak permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan terbongkar pada dikala tahun politik.

” Permasalahan penggelapan itu terjalin paling banyak terbongkar oleh KPK di dikala tahun politik, 2015, 2017, serta 2018,” cakap Firli dikala Webinar Nasional Pilkada Beintegritas 2020 yang ditayangkan lewat Youtube KPK, Selasa.

KPK Sikapi Serius Kasus Korupsi Di Tahun Ini

Apalagi pada 2018, lanjut Firli, KPK sudah membekuk 30 kepala wilayah yang terjebak permasalahan penggelapan.

” Apalagi 2018 itu paling tinggi permasalahan penggelapan yang terjebak aku wajib tuturkan itu, permasalahan penggelapan paling tinggi yang terjebak sebab dapat saja banyak belum terjebak. Paling tidak 30 kali terjebak kepala wilayah,” kata Firli.

Pertanyaan penerapan pilkada, beliau juga mengatakan permasalahan pendanaan pilkada, ialah terdapatnya kesenjangan( gap) antara bayaran pilkada dengan keahlian harta pendamping calon kepala wilayah. Maksudnya, keseluruhan harta pendamping calon kepala wilayah tidak memenuhi bayaran pilkada.

” Dari hasil riset kita kalau terdapat gap antara bayaran pilkada dengan keahlian harta calon apalagi dari LHKPN itu kurang. Jadi, keseluruhan hartanya hanya pada umumnya Rp18 miliyar apalagi terdapat tidak hingga Rp18 miliyar. Jadi, jauh sekali dari bayaran yang diperlukan dikala pilkada,” tutur Firli.

Bersumber pada survey KPK pada penerapan pilkada 2015, 2017, serta 2018, keseluruhan harta pada umumnya satu pendamping calon merupakan Rp18. 039. 709. 967 apalagi terdapat satu pendamping calon yang mempunyai harta kurang Rp15. 172. 000.

” Jadi, ini tanya jawab indepth interview terdapat yang ngomong Rp5 miliyar hingga Rp10 miliyar namun terdapat pula yang ngomong jika ingin sempurna berhasil di pilkada itu bupati atau orang tua kota paling tidak memiliki duit Rp65 miliyar. Sementara itu, memiliki duit cuma Rp18 miliyar, maksudnya kurang ingin nyalon saja telah kurang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, beliau juga mengatakan dari hasil riset ada 82, 3 persen calon kepala wilayah dibiayai oleh pihak ketiga ataupun patron.

” Dari mana uangnya? Uangnya dibiayai oleh pihak ketiga serta hasil riset kita 82, 3 persen, bayaran itu dibantu oleh pihak ketiga, 2017 82, 6 persen dibantu oleh pihak ketiga, 2018 70, 3 persen dibantu oleh pihak ketiga,” tutur Firli.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *