Kursi Ketua MPR Diminati Banyak Partai Politik

Kursi Ketua MPR Diminati Banyak Partai Politik

Kursi Ketua MPR diminati banyak partai politik. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai kursi Ketua MPR sebenarnya telah menjadi kebiasaan dibagikan ke pihak-pihak yang harus mendapat jabatan agar politik selamanya stabil.

Kursi Ketua MPR Diminati Banyak Partai Politik

“Sejak awal reformasi, jabatan Ketua MPR selamanya merupakan sebuah kompromi dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis (25/7/2019).

Yusril sesudah itu mengkilas balik masa-masa dahulu. Pada awal reformasi, Amien Rais tidak maju menjadi capres dan memilih menjadi Ketua MPR, parpol-parpol lain sepakat soal itu.

Amien Rais menjadi Ketua MPR saat itu adalah kompromi antarpartai dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan. Dia tidak maju menjadi capres dan memilih menjadi Ketua MPR, dan itu disepakati oleh partai-partai lain.Taruhan Bola Akbar Tandjung disepakati menjadi Ketua DPR. Megawati, Gus Dur, dan saya maju ke pencalonan Presiden. Tapi saya mundur lebih dari satu menit sebelum akan voting di MPR,” tutur Yusril.

Ini tidak serupa dengan posisi Ketua DPR yang otomatis dijabat oleh partai yang mempunyai nada terbanyak di DPR. “Di MPR, keputusan seperti itu tidak ada. Maka lumrah saja jika banyak partai memperebutkan jabatan Ketua MPR tersebut,” kata Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Gus Dur ini.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini sesudah itu menjelaskan, kini posisi Ketua MPR bermanfaat sebagai simbol jika negara selamanya dalam kondisi normal. Ketua MPR adalah Ketua Lembaga Negara yang mempunyai lebih dari satu kewenangan strategis antara lain mengubah Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberikan keputusan akhir seumpama berjalan proses pemakzulan presiden.

MPR terhitung miliki kewenangan memilih wakil presiden jika wakil presiden yang menjabat berhalangan tetap, serta memilih presiden dan wakil presiden dalam hal berjalan kevakuman secara bersamaan.

“Namun Ketua MPR mobilisasi tugasnya secara kolektif kolegial berbarengan para Wakil Ketua. Artinya, Ketua tidak bisa menyita keputusan sendiri dalam hal penentuan agenda dan materi persidangan, melainkan dalam rapat rimpinan yang perlu persetujuan para Wakil Ketua yang lain,” kata Yusril.

Ketua MPR tidak bisa melakukan tindakan sendiri mengatasnamakan MPR dalam menyita keputusan. Kecuali, keputusan diambil lewat rapat paripurna MPR. Keputusan rapat paripurna MPR terhitung harus ditandatangani para pimpinannya secara bersama-sama.

Hingga kini tercatat Partai Golkar telah membuktikan miliki kader-kader paling baik untuk menjadi calon Ketua MPR. PPP terhitung mempersiapkan dua nama untuk menempati kursi Ketua MPR. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menentukan Ketua MPR dari Partai Demokrat pada Oktober nanti. Prabowo Subianto akan menentukan calon Ketua MPR dari Partai Gerindra. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terhitung hendak menjadi Ketua MPR.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *