Mahfud Minta Pemerintah Diskusikan Inisiatif Revisi UU ITE

Mahfud Minta Pemerintah Diskusikan Inisiatif Revisi UU ITE

Mahfud Minta Pemerintah Diskusikan Inisiatif Revisi UU ITE

Menko Polhukam Mahfud MD membuktikan pemerintah mendiskusikan inisiatif revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), gara-gara beleid tersebut dianggap publik sudah tak baik dengan muatan-muatan pasal karet.
Pasang Bola
Hal tersebut diungkap Mahfud lewat pengakuan yang ia sampaikan via account tempat sosial Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Senin (15/2) malam.

“Pemerintah dapat mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE,” kata dia di account Twitter tersebut.

“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kami buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi,” sambung mantan hakim konstitusi itu dalam kicauan yang dibuat pukul 23.06 WIB tersebut semalam.

Tak lupa, pada kicauan yang sama, Mahfud memaparkan pada awal pembuatannya 2007 hingga 2008 lalu, banyak yang penuh semangat mengusulkan undang-undang yang sesuaikan berkenaan digital tersebut.

UU ITE mencuat ulang kontroversialnya setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumbar soal meminta kritik kepada penduduk pada awal pekan lalu. Imbas dari pengakuan tersebut, publik pun meresponsnya dengan kiprah para pengkritik yang senantiasa berhadapan dengan ancaman risiko pendengung (buzzer) hingga pidana di antaranya via KUHP dan UU ITE.

Kritik termasuk tidak benar satunya singgah dari ekonom yang termasuk kader PDIP Kwik Kian Gie, Wakil Presiden RI yang mendampingi Jokowi pada 2009-2014 Jusuf Kalla, hingga koalisi aktivis penduduk sipil.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mendorong pemerintah untuk mengevaluasi muatan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Nasir, terkecuali pemerintah menginginkan kritik dari publik maka keberadaan regulasi-regulasi yang berpotensi menahan kebebasan dalam mengkritik pemerintah pun wajib dievaluasi.

“Kalau rela dikritik, pemerintah wajib evaluasi regulasi yang justru menahan warga ungkapkan kritiknya, terkecuali enggak mirip saja,” kata Nasir kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/2).

Menurut Nasir, selagi ini UU ITE sudah menyimpang dari target pembuataan. Ia menuturkan, UU ITE harusnya digunakan untuk mencari dan juga mengantisipasi tindakan kriminal yang mengancam negara.

Namun yang terjadi kini, keberadaan sejumlah pasal dalam beleid tersebut justru mampu dijadikan menjerat pihak yang dianggap berseberangan.

“Namanya saja informasi dan transaksi elektronik, sesungguhnya informasi dan transaksi elektronik itu untuk mencari kejahatan besar, membahayakan negara, terorisme, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi, sesudah itu pada akhirnya terjadi semacam penyimpangan,” ucap dia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengakui bahwa pasal karet dalam UU ITE sering dipakai untuk mengkriminalisasi pihak lain.

“Dalam rangka untuk menjaga sehingga pemakaian pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentu saja berpotensi untuk sesudah itu digunakan untuk melaporkan atau saling lapor atau lebih dikenal dengan arti mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini, mampu ditekan dan dikendalikan,” kata Listyo dalam konferensi pers usai usai Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin,

Oleh gara-gara itu, mantan Kabareskrim Polri itu memerintahkan jajarannya untuk lebih selektif menerapkan pasal dalam UU ITE tersebut dalam proses penegakan hukum. Ia menjanjikan, polisi dapat lebih tekankan cara edukasi dan persuasi.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

Bahkan, Listyo menyoroti mungkin polisi mampu lebih berupaya langkah-langkah yang berwujud restorative justice (keadilan restoratif).

“Sehingga pemakaian ruang siber senantiasa mampu kami jaga dengan baik,” ucap dia lagi.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *