Partai Golkar Tak Sepakat Bahwa Partai Gerindra Biberi Kursi Ketua MPR

Partai Golkar Tak Sepakat Bahwa Partai Gerindra Biberi Kursi Ketua MPR

Partai Golkar mengaku tak sepakat bersama dengan usulan bahwa Partai Gerindra diberi kursi Ketua MPR, sebagai anggota stimulan rekonsiliasi. Menurut mereka, posisi itu telah semestinya diberikan kepada partai berlambang pohon beringin itu.

Partai Golkar Tak Sepakat Bahwa Partai Gerindra Biberi Kursi Ketua MPR

“Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang ke-2 perolehan kursi di DPR RI, yang diduduki Partai Golkar,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kala dihubungi, Jumat (19/7).

Ace menjelaskan, rekonsiliasi antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bukan merupakan ajang bagi-bagi kursi. Namun, jika Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR, hal tersebut mesti dibicarakan lebih-lebih dahulu bersama dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi, kalaupun membahas itu, semestinya dibicarakan bersama dengan bersama dengan KIK,” ujar Ace.

Meski partainya mengaku senantiasa terhubung komunikasi, Golkar bersikukuh bahwa kursi Ketua MPR adalah punya partainya. Apalagi, partai bersama dengan warna dominan kuning itu juga telah menjalin komunikasi bersama dengan partai lain perihal posisi tersebut.

“Rasionalisasi politiknya jelas, jika PDIP mampu kursi ketua DPR, ya Golkar sebagai pemenang ke-2 mampu kursi ketua MPR, itu logis saja,” ujar Ace.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding juga menanggapi Partai Gerindra yang juga mengincar kursi Ketua MPR RI. Karding menilai, sebaiknya Partai Gerindra senantiasa memposisikan diri sebagai partai oposisi pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. taruhan bola

“Walaupun pasti jika berkata soal ideal, partai-partai sejak awal menentukan tidak serupa bersama dengan Pak Jokowi semestinya telah menyiapkan diri untuk jadi partai oposisi jika dia kalah, sebaiknya jika dia menang jadi partai pemenang,” ujar Karding kala dikonfirmasi wartawan terhadap Jumat (19/7).

Karding menilai, bersama dengan begitu dapat membuktikan cii-ciri dan identitas berasal dari partai tersebut. Selain itu, menurutnya, keberadaan Gerindra sebagai oposisi juga dapat menolong membangun tradisi keseimbangan (checks plus balances) antara pemerintah dan DPR.

“Artinya ke depan itu siapapun yg menang dia dapat memerintah siapa pun yang kalah menyiapkan diri untuk beroposisi. Ini yang ideal,” kata Karding.

Karding juga menanggapi tentang masuknya Gerindra dalam bursa Ketua MPR sebagai tindaklanjut pasca rekonsilisasi pertemuan Prabowo dan Joko Widodo lebih dari satu kala lalu. Karding menilai pertemuan sebetulnya anggota politik untuk bekerja mirip memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun demikian, pertemuan tidak lantas diambil kesimpulan sebagai pembagian kekuasaan atau power sharing. “Artinya kami mendambakan sebagai sebuah, kami mendambakan sebagai anggota berasal dari politik bangsa kami memelihara persatuan maka kami mesti bertemu, kami mesti bekerja sama, tetapi tidak hingga terhadap power sharing,” kata Karding.

Menurut, aggota Komisi III DPR itu, jika pun sebetulnya hingga ada power sharing, maka semestinya dibahas dahulu antar partai koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma’ruf. Karding beralasan, banyak juga satu diantara partai KIK terasa mempunyai peluang untuk mendiami kursi MPR.

“Tentu dapat nanti dibahas bersama dengan lebih-lebih ditingkat partai-partai ditingkat KIK. Karena kami juga belum tau hingga sekarang layaknya apa sikap masing-masing partai dikarenakan belum dulu bertemu,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, stimulan rekonsiliasi yang di mulai berasal dari pertemuan antara Prabowo-Jokowi lebih dari satu kala lantas untuk persatuan dan kesatuan bangsa mesti ditindaklanjuti seluruh pihak. Menurut Sodik, pertama mesti diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR. Termasuk oleh para pemimpin partai dalam memutuskan Ketua MPR.

“Dengan stimulan tersebut maka komposisi paling baik adalah Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presiden Joko Widodo,” ujar Sodik dalam keterangan yang di terima wartawan, Jumat (19/7).

Apalagi menurut Sodik, pascapilpres berakhir, jabatan yang kala ini ramai dibahas dan diperebutkan adalah posisi Ketua MPR. Menurutnya, peluang Gerindra untuk masuk kursi pimpinan MPR tidak mesti diragukan ulang mengingat partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut mendapatkan nada nasional terbanyak ke-2 dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Karenanya, ia menghendaki komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa mesti perihal dan tunggu komposisi paling akhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Apalagi, posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR baik berasal dari anggota DPR maupun anggota DPD bersama dengan pengajuan proses paket.

“Karena rakyat dan bangsa Indonesia telah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra lebih-lebih dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra di MPR tersebut.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *