Partai Politik koalisi Setuju Kursi Jaksa Agung Tidak Di Isi Dari Parpol

Partai Politik koalisi Setuju Kursi Jaksa Agung Tidak Di Isi Dari Parpol

Beberapa partai politik koalisi setuju kalau kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin tidak diisi figur berasal dari partai politik. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menambahkan tanda menolak Jaksa Agung berasal dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.

Partai Politik koalisi Setuju Kursi Jaksa Agung Tidak Di Isi Dari Parpol

“Kalau kita mendorong stabilitas sebuah proses terhitung di dalam Kementerian yang pernah disebut bersama departemen manakala kita terhitung menambahkan area bagi kader-kader berasal dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk beroleh area jabatan yang tertinggi,” ujarnya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Hasto mendukung kalau korps Adhyaksa dipimpin sosok non partai politik.Bandar Bola Menurutnya, ini keliru satu aspirasi masyarakat.

“Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh proses dan komitmen seluruh elemen berasal dari aparat berasal dari Jaksa Agung untuk mampu menegakkan hukum bersama sebaik-baiknya itu terhitung ditangkap oleh PDIP dan kita menambahkan dukungan terhadap aspirasi itu,” kata Hasto.

Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung harus bebas berasal dari intervensi politik. Sehingga diupayakan dipimpin oleh orang non partisan partai. PDIP setuju kalau kursi Jaksa Agung diisi orang-orang yang tidak terafiliasi bersama partai politik tertentu.

“Karena itulah mari supaya seluruh usaha di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu benar-benar mampu mobilisasi tugasnya bersama baik. Tanpa intervensi politik kekuasaan berasal dari pihak tertentu,” ucapnya

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *