Pengurangan 213 Jenderal, Komisi III DPR Memohon Polri Benahi Sistem Pengisian Kedudukan

Kapolri Jenderal Idham Azis curhat terdapat surplus jenderal di badan korps Bhayangkara. Keseluruhan jumlahnya dikabarkan Idham Azis sebesar 213 orang. Perihal itu di informasikan Idham dikala rapat kegiatan di Komisi III DPR.

Badan Komisi III DPR Bagian PDI Peperangan Trimedya Panjaitan memperhitungkan butuh terdapat penilaian dari asal ke ambang di badan Polri. Salah satu yang terutama, bagi Trimedya, merupakan sistem pengisian kedudukan.

” Wajib nyata setelah itu seseorang badan Polri itu tidak bisa sangat lama dalam suatu kedudukan. Itu pula membuat kebekuan,” tutur Trimedya dikala dimintai asumsi, Kamis( 1 atau 10).

Surplus 213 Jenderal, Komisi III DPR Memohon Polri Benahi Sistem Pengisian Kedudukan( 1)

Trimedya Panjaitan dikala dialog Dialektika Kerakyatan dengan tema” Mengintip Bentuk Dewas KPK” di Lingkungan Parlemen, Jakarta. Gambar: Fanny Kusumawardhani atau kumparan

Trimedya kemudian memeragakan kedudukan sejajar Komisaris Besar Polisi sampai Inspektur Jenderal yang wajib terdapat batasan maksimum berprofesi.

” Misalnya Ketua betul, ataupun Kapolresta, itu kan yang Kombes kombes. Itu mereka maksimum 1 tahun saja berprofesi. Kedua, orang berprofesi Kapolda itu jika dapat satu tahun, sebab terdapat kadangkala kadangkala kedudukan Kapolda itu 2 tahun, 2 separuh tahun, sedemikian itu pula Wakapolda,” dempak Trimedya.

Legislator dapil Sumut itu bertukar pandang, butuh pula menilai pendapatan dini badan Polri. Karena, pemilahan buat menggapai jenjang khusus, bagi Trimedya, telah lumayan kencang.

” Tiap tahun ia 500 orang diperoleh betul hendak inflasi lalu. Sebab di Polri sesungguhnya telah lumayan kencang. Orang mudah mulai dari berakhir Akpol hingga dengan AKBP tidak sangat susah. AKBP ke Kombes itu yang susah. Terlebih dari Kombes ke Abuk, Brigadir Jenderal Polisi,” ucap Trimedya.

Lebih lanjut, Trimedya kemudian membahas sistem di Kejaksaan Agung yang membuat metode Era Perencanaan Pensiun( MPP). Misalnya, tutur Trimedya, jika pensiun Polri 58 tahun, dapat terbuat umur 56 tahun kemudian masuk MPP.

” Sebab jika kita ucapan job- job Polisi ini telah sangat banyak, lebih banyak dari angkatan. Buat kedudukan jenderal, kolonel. Bayangkan Polisi dapat di BNN, dapat di departemen serta badan saat ini. Hingga butuh dipikirkan itu terdapat MPP ataupun fungsional semacam di kejaksaan,” tuturnya.

Permasalahan surplus jenderal ini, bagi Trimedya, pula wajib turut menata mereka yang bukan dari Akpol, misalnya dari opsir polisi pangkal ahli. Esoknya, perihal itu hendak jadi kedudukan berarti Kalemdiklat Polri.

Kapolri sehabis Idham Azis diharapkan concern pada permasalahan surplus jenderal itu dengan melaksanakan perbaikan yang sistemik di badan Polri.

” Ini pula wajib jadi atensi penguasa pula. Kapolri lezat ngomong sedemikian itu, sementara itu ia jadi Kapolri pula baya 57 kan. Satu tahun lagi pensiun jadi Kapolri. Nah, itu yang wajib diatur sedemikian muka. Jadi tahapan karir itu diatur sedemikian muka,” tegas Delegasi Pimpinan MKD DPR itu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *