Politik Melawan Corona

Politik Melawan Corona

Politik Melawan Corona – Dewasa ini, bencana virus corona sebetulnya menjadi prefensi dunia untuk dicegah. Negara-negara di belahan dunia merasa mengeluarkan kebijakan darurat layaknya mengisolasi negaranya apalagi tersedia kebijakan yang paling ekstrem layaknya Korea Utara yang memberlakukan kebijakan yang bakal menembak bagi siapa saja khususnya warga negara China bagi yang mencoba mendekat ke perbatasan negaranya.

Saat ini, WHO (World Health Organization) sendiri mengumumkan bahwa virus ini telah menjadi pandemi. WHO menganjurkan supaya seluruh negara mengupayakan untuk memaksimalkan keamanan negaranya masing-masing.

Sebelum WHO mengumumkan Covid-19 menjadi pandemi dan ada kepanikan global, negara layaknya Australia, Rusia, Amerika Serikat, Mongolia, Arab Saudi dan lain lain lebih pernah memberlakukan lockdown bersama dengan memberlakuan untuk melarang masuk warga negara China yang singgah ke negaranya.

Namun, perihal ini tidak selaras bersama dengan Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia tidak begitu terlalu berlebih menanggapinya, tidak layaknya negara-negara lain. Pemerintah pusat cuma melarang pendatang dari China yang masuk maupun transit di Indonesia dan juga melarang waktu WNI yang tinggal di China untuk masuk ke Indonesia dan tanpa ikut-ikutan memberlakukan kebijakan darurat layaknya negara-negara di atas.

Indonesia lebih memprioritaskan dampak terburuk akibat corona ini pada pemasukan negara yang mana negara bakal kehilangan potensi devisa wisata tidak cukup lebih Rp54,63 triliun. Guna menghambat perihal itu, negara segera memberlakukan kebijakan pemotongan harga tiket pesawat sebesar 50 % untuk beberapa tempat destinasi andalan.

Hal ini karena supaya menghimpit kuantitas penurunan wisatawan mancanegara, mengingat wisatawan mancanegaralah yang paling banyak datang ke Indonesia untuk berlibur di beberapa tempat layaknya Bali, Lombok, Yogyakarta dan kota lainnya.

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) mengatakan bahwa kuantitas wisatawan mancanegara yang singgah ke Indonesia dari per Januari-Oktober 2019 sebanyak 13,62 Juta orang yang berkunjung. Sebagai gantinya wisatawan domestiklah yang menjadi sasaran dari kebijakan ini.

Kebijakan ini banyak beroleh kritik karena dinilai tidak mementingkan keamanan negara dari wabah virus tersebut. Tetapi, lebih pilih untuk mengamankan pemasukan negara.

Selain itu, sesaat China dalam kondisi darurat dan diketahui bahwa tersedia lebih kurang 285 WNI yang tinggal di sana, negara segera mengevakuasi lalu membawanya ke Indonesia. Sebelum dipulangkan ke halaman masing-masing, negara telah berikan sarana berbentuk karantina di pulau Natuna.

Hal ini karena untuk ikuti prosedur dari WHO supaya warga negara sebanyak 285 orang yang tinggal di Wuhan selanjutnya supaya di karantina di sana sepanjang 14 hari untuk memastikan mereka terbebas dari corona sebelum akan dipulangkan ke halaman masing-masing.

Tetapi, lagi-lagi diprotes oleh penduduk Natuna mereka tidak sepakat di bangunnya tempat penampungan WNI dari Wuhan. Mereka terlampau kuatir terkecuali virus ini menyebar di pulau mereka.

Mengatasi protes masyarakat, pemerintah mencoba mengatakan kepada penduduk natuna supaya tidak kuatir karena karantina dijamin safe dan telah memenuhi SOP dari WHO. Karantina ini pun berada di Hanggar Landasan Udara Raden Sadjad Ranai yang dirasa cukup safe dari penduduk sekitar.

Dan sekarang, begitu memahami banyak suspect maupun yang telah divonis positif mengidap virus ini di Indonesia. Maka munculah kepanikan di masyarakat, penduduk berlomba-lomba beroleh kebutuhan layaknya masker dan hand sanitizer yang diakui mampu mengantisipasi virus ini supaya safe untuk berkegiatan sehari-hari.

Akibatnya banyak toko-toko kesegaran kehabisan stok masker dan hand sanitizer. Sehingga ,Memunculkan spekulasi bahwa tersedia oknum-oknum penimbun masker dan hand sanitizer yang bakal menjajakan ke dua jenis produk selanjutnya bersama dengan harga yang tinggi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *