Politik Untuk Generasi Muda

Politik Untuk Generasi Muda

Politik Untuk Generasi Muda – Pelaksanaan demokrasi pada suatu negara, pasti akan sehat serta memiliki kwalitas bila terdapat partisipasi dari masyarakatnya. Terlebih partisipasi dari generasi muda yang pada dasarnya merupakan calon pemimpin bangsa. Sehingga momen partisipasinya sebetulnya sangat diharapkan serta dinantikan. Generasi muda harus memandang “bahwa meraka merupakan grup yang berkompeten di dalam memengaruhi sistem pengambilan keputusan pemerintah”.

Idealnya generasi muda harus dibentuk jadi generasi yang miliki kompetensi politik mumpuni. Peningkatan kompetensi selanjutnya pastinya lewat beragam kegiatan positif yang dikerjakan serta diakomodir oleh negara.

Sehingga bangsa ini harus memberikan “toleransi” atas cara mereka berdemokrasi yang tetap jauh dari kesempuraan, karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Lazimnya bangsa Indonesia bersyukur serta mengoptimalkan realita mengenai tetap terdapatnya generasi muda yang bersedia untuk berpartisipasi di dalam kepentingan umum.

Problematika Partisipasi Politik Generasi Muda

Tidak mampu dimungkiri, berkualitasnya partisipasi warga negara terkait pada tingkat pendidikan serta pengalaman politik yang pernah didapatkan. Pada konteks generasi muda, pastinya tetap harus belajar lewat beragam sistem demokrasi dan politik, supaya mereka jadi warga negara dewasa.

Bintari dan Darmawan (2016) menjelaskan pentingnya partisipasi generasi muda di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada ranah politik maupun sosial budaya, sebagai upaya di dalam menginternalisasikan nilai-nilai dari Pancasila.

Idealnya generasi muda miliki “kesadaran” atas peran dan tanggung jawab mereka di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kesadaran selanjutnya jadi landasan moralitas yang kuat bagi generasi muda untuk berpartisipasi di dalam kepentingan umum. Bangsa ini tetap miliki beragam problematika, terlebih bagi generasi muda di dalam mengamalkan partisipasi politiknya.

Problematika selanjutnya mampu berwujud hambatan internal yang mencakup penguasaan kompetensi politik generasi muda, yang kategorinya diungkapkan oleh Branson (1998) antara lain: 1) civic knowledge, 2) civic skill, 3) civic disposition, maupun hambatan eksternal yang mencakup tingkat kecerdasan masyarakat, supremasi hukum, serta intergitas dari pemerintah.

Uforsky (2002) menjelaskan pentingnya negara untuk menjamin terwujudnya kehidupan bangsa yang demokratis, bersama dengan memperhatikan: 1) penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan konstitusi, 2) dukungan hak dasar warga negara, 3) peradilan yang independen, serta, 4) kebebasan media dan pers.

Faktanya hambatan internal mengenai kompetensi politik generasi muda, tetap jadi problematika klasik bangsa ini. Sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga sementara ini, pemerataan kualitas pendidikan tidak kunjung terjadi.

Nyatanya realita selanjutnya merupakan penghambat kuat di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi bangsa Indonesia.

Tentu terhitung jadi penghambat untuk menambah kompetensi politik generasi muda di dalam berdemokrasi serta pada upaya menyiapkan pemimpin bangsa yang berkualitas.

Intergritas pemerintah jadi faktor mutlak sukses terselenggaranya demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara, terhitung kebebasan untuk berdemokrasi dan berekspresi, supaya tidak terjadinya “demokrasi semu” di dalam kehidupan penduduk Indonesia.

Negara penganut sadar demokrasi melarang keras kesewenang-wenangan pemerintah, serta tekankan penyelesaian konflik lewat prosedur hukum. Demokrasi tanpa hukum akan anarkis, hukum tanpa demokrasi akan elitis.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda.

Meningkatkan kompetensi politik generasi muda merupakan investasi sosial yang menjanjikan. Bangsa Indonesia harus berpikir visioner dan futuristis, di dalam menyiapkan calon pemimpinnya yang cerdas dan baik, lewat kebijakan pendidikan maupun lewat eksistensi dari beragam organisasi atau komunitas, sebagai sarana pemberdayaan minat dan bakat generasi muda.

Idealnya mereka harus diberikan area untuk berproses dan berdinamika, serta dibina bila terdapat kekeliruan. Tentu bila upaya selanjutnya telah dikerjakan secara konsisten, akibat dukungan penuh dari pemerintah, maka akan mengefektifkan tercapainya tujuan “generasi emas Indonesia 2045”.

Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada kebijakan yang mampu menambah partisipasi politik generasi muda. Pada hakikatnya partisipasi politik merupakan rancangan yang kompleks, tidak terbatas pada momen pemilu saja, tapi pada “peran dan tanggung jawab” yang mampu membawa bangsa ini pada puncak peradabannya.

Terlebih pada partisipasi politik generasi muda, yang miliki tingkat idealisme, kreatifitas serta dorongan yang lebih dari grup generasi lainnya. Lazimlah mereka harus dibekali bersama dengan kompetensi politik yang mumpuni, supaya partisipasinya berdampak efisien di dalam peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, serta generasi muda tidak kehilangan arah dan jati diri di dalam sistem berdemokrasi tersebut.

Bangsa Indonesia harus menerapkan solusi efisien untuk menanggulangi beragam hambatan baik berwujud internal maupun eksternal, di dalam menambah partisipasi politik generasi muda. Lazimnya strategi efisien selanjutnya dirumuskan setelah melaksanakan pengamatan serta evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berfokus pada upaya tersebut.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *