Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menyatakan Bahwa Jaksa Agung Bukan Dari Parpol

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menyatakan Bahwa Jaksa Agung Bukan Dari Parpol

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal berasal dari kalangan partai politik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menyatakan Bahwa Jaksa Agung Bukan Dari Parpol

“Jaksa agung tentu bukan berasal dari parpol,” ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi tempat massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Jokowi belum sudi mengutarakan siapa saja nama kandidat jaksa agung selanjutnya. Jokowi hanya memastikan bahwa dirinya tidak perhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.

Pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Jaksa Agung dijabat oleh M. Prasetyo. Dia adalah mantan kader Partai NasDem.

Kala itu, banyak yang berasumsi jaksa agung mestinya tidak diisi oleh kalangan politisi dikarenakan dinilai berpotensi membawa dampak konflik kepentingan dengan partai politik tertentu.

Meski demikian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menampik Prasetyo bekerja untuk partainya. Dia memastikan bahwa Prasetyo bekerja untuk Presiden Jokowi.

“Dia Jaksa Agung yang independen, duduk, tunduk sebagai pembantu Presiden,” kata Paloh saat wawancara dengan CNNIndonesia.com, Selasa (29/7).

Surya juga mengaku tidak mengetahui kalau ada petinggi partai politik yang mengeluh atas sepak terjang Prasetyo sepanjang ini. Dia tidak mengetahui kalau ada parpol yang berasumsi Prasetyo sering mengkriminalisasi kader partai lain kalau tidak inginkan tukar jadi bagian NasDem.

“Saya jujur enggak mendengar. Artinya itu memalukan sekali kalau itu terjadi,” kata Surya

Surya pun berasumsi tidak ada salahnya kalau jabatan jaksa agung diisi oleh orang yang berasal berasal dari partai politik. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga seluruh pihak berhak buat persiapan orang untuk isi jabatan tertentu.

“Harusnya, kenapa dikotomi? Kita bilang kami inginkan maju, namun kok mendikotomikan. (Kalau) Parpol tidak memiliki hak, yang lain memiliki hak, untuk apa negara ini dengan proses demokrasi?” ucap Paloh.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi juga telah mengakui bahwa partainya tetap melirik kursi Jaksa Agung dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin era jabatan 2019-2024.

Taufiqulhadi menilai kursi Jaksa Agung dalam kabinet merupakan jabatan politik. Oleh dikarenakan itu, tak ada salahnya kalau seluruh parpol koalisi Jokowi saling berkompetisi untuk memperoleh kursi tertinggi di Korps Adyaksa tersebut

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat berbeda. Menurutnya, Jaksa Agung musti diberikan kepada internal institusi Kejaksaan Agung. Hal itu bertujuan untuk mendorong stabilitas dan penegakan hukum.

“Kader-kader berasal dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk memperoleh ruang jabatan yang tertinggi,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *