Sebut UU Ciptaker Punya Cacat Serius Sepakat Para Pakar

Sebut UU Ciptaker Punya Cacat Serius Sepakat Para Pakar

Beragam kesalahan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berkenaan Cipta Kerja ditanggapi sejumlah pakar hukum. Kekeliruan didalam ketetapan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo itu diakui miliki implikasi hukum dan perlihatkan cacat formil didalam proses pembentukannya.

Beberapa kesalahan didalam UU Ciptaker berjumlah 1.187 halaman itu di antaranya, pertama, pada Pasal 6 Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Bagian Kesatu Umum UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Lihat juga: Kekeliruan Omnibus Law Melunturkan Kepastian Hukum

Pasal itu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Sementara di Pasal 5 tak miliki ayat sama sekali.

Kemudian, Pasal 151 Bab IX Kawasan Ekonomi Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Paragraf 1 Umum halaman 729 UU Cipta Kerja.

Permasalahan pasal ini terhitung terkait rujukan pasal sebelumnya. Pasal 151 ayat (1) merujuk pasal 141 huruf b. Dilihat lebih seksama, Pasal 141 UU Ciptaker tak miliki turunan huruf dan berbeda konteks bersama dengan Pasal 151.

Kemudian kesalahan ditemukan pada 175 Poin 6 memuat perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berkenaan Administrasi Pemerintahan.

Dalam pasal 175 Poin 6 itu disebut bahwa Pasal 53 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 itu merujuk pada ayat (3), padahal seharusnya merujuk pada ayat (4).

Istana sendiri telah mengakui kesalahan didalam UU Ciptaker yang diteken Jokowi. Meskipun begitu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno perlihatkan kesalahan dari UU yang diberi nomer 11 Tahun 2020 selanjutnya berwujud tehnis administratif saja, tak berpengaruh pada implementasi UU.

Lebih lanjut, Kemensetneg pun telah menjatuhkan sanksi telaten kepada pejabat terkait yang melaksanakan kesalahan didalam proses menyiapkan draf RUU sebelum akan diajukan kepada Presiden.

“Hari ini kami mendapatkan kesalahan tehnis penulisan didalam UU No. 11 Tahun 2020 berkenaan Cipta Kerja. Namun kesalahan selanjutnya berwujud tehnis administratif supaya tidak berpengaruh pada implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno melalui pesan yang diterima, Selasa (3/11).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa kesalahan isyarat baca seperti titik dan koma didalam sebuah product hukum saja telah salah, lantaran isyarat baca hingga kata penghubung didalam UU tak lain merupakan bahasa hukum.

Atas basic itu ia mengkritik respons Istana yang menyebut kesalahan cuma berwujud tehnis administratif saja.

“Saya prihatin pejabat tinggi seperti beliau berasumsi mudah titik, koma, pasal, ayat, itu diakui administratif dan sanggup berubah. Jangan diakui enteng, ini negara hukum,” ujar Asep.
Pakar hukum Bivitri Susanti memberi info kepada sarana terkait penangkapan Aktivis HAM Robertus Robet oleh polisi pada rabu (6/3), Jakarta, 7 Maret 2019. Polisi menangkap Robert atas aksinya yang melaksanakan penghinaan pada institusi TNI saat orasi diacara Kamisan di depan Istana Negara.Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai kesalahan tehnis yang berlangsung setelah ditandatangani presiden menjadi uraian bahwa UU Ciptaker telah cacat sejak didalam prosedur dan substansi.

Bivitri menyebut kesalahan mengisi UU setelah disahkan dan ditandatangani presiden ini sanggup menjadi preseden yang cacat ke depannya. Ia pun mengkritik pengakuan Pratikno yang berasumsi mudah kesalahan didalam UU Ciptaker.

“Menurut saya yang paling ngaco adalah bahwa pemerintah mengerdilkan proses legislasi seakan orang kembali buat makalah atau skripsi jikalau tersedia kesalahan langsung saja direvisi” kata Bivitri.

Sementara Ahli Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Muhammad Fauzan berpendapat bahwa kesalahan penulisan ataupun redaksional tak sanggup dibenarkan didalam perspektif teori perundang-undangan.

Ia mengatakan bahwa prinsipnya sebuah product hukum dibentuk untuk memberi tambahan suatu kepastian hukum. Menurut dia, asas kepastian hukum itu tak keluar bersama dengan kesalahan pada proses pembentukannya.

“Kan tidak sanggup seperti itu, ini kan perlihatkan tersedia mekanisme penyusunan yang sesungguhnya kecermatannya tidak cukup paling tidak menurut saya,” kata Fauzan, Selasa (3/11).
Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede PalgunaI Dewa Gede Palguna saat menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna mengakui bahwa tiap-tiap wujud kesalahan yang termuat didalam UU Ciptaker sesungguhnya tak sanggup di terima lantaran bertentangan bersama dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian didalam pembentukan hukum.

Menurut dia, keadaan ketidakhati-hatian selanjutnya terlalu susah di terima bagi negara yang menganut konsep ‘Civil Law’ atau hukum sipil seperti Indonesia, supaya terlalu bergantung pada penalaran hukum didalam suatu undang-undang.

Oleh karena itu, kata dia, masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan ketetapan selanjutnya apabila sesungguhnya didalam prosesnya bertentangan bersama dengan Undang-undang Dasar 1945.

“Tak kudu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak sanggup di terima secara politik maupun secara akademik,” kata Palguna, Rabu (4/11).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut UU Ciptaker sebagai ketetapan yang cacat formil karena memuat berbagai kesalahan fatal dan juga pembahasan dan pembuatan ketetapan yang ugal-ugalan.

“Banyak keanehan ya undang-undang yang ditandatangani, kesalahan-kesalahan fatal, ini bukti sesungguhnya ugal-ugalan pembuatan undang-undangnya dan dipaksakan. Sudah cacat formil, seharusnya gugur,” kata Asfin, Selasa (3/11).
(ryn/pmg)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *