Siasat Jokowi Bendung Hasrat DPR Demi Pilkada Serentak 2024

Siasat Jokowi Bendung Hasrat DPR Demi Pilkada Serentak 2024

Siasat Jokowi Bendung Hasrat DPR Demi Pilkada Serentak 2024

Lima belas orang mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Pilpres Jokowi Ma’ruf Amin datang memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis tempo hari (28/1). Disuguhi panganan bakso dan pempek, Jokowi sengaja mengakibatkan mereka untuk bersilaturahmi dan berdiskusi banyak perihal selama tidak cukup lebih dua jam.
Bandar Taruhan
Dalam pertemuan, Jokowi disebut-sebut menolak pilkada digelar terhadap 2022 dan 2023 layaknya tertuang di dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR. Jokowi lebih mengidamkan agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan layaknya diatur UU Pemilu dan Pilkada yang tetap berlaku pas ini.

Salah satu yang datang yakni politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia membeberkan topik obrolan pas berjumpa Jokowi di Istana.

“Pak Presiden bicara banyak hal, soal mekanisme pelaksanaan vaksinasi nasional, soal pentingnya LPI lembaga pengelola investasi dan beliau terhitung bicara soal revisi undang undang pemilu, dan revisi undang undang pilkada,” kata Ace pas dihubungi CNNIndonesia.com.

Menurut salah satu peserta rapat yang datang tapi enggan disebut namanya, Jokowi secara terang terangan mengemukakan penolakannya terhadap revisi Undang Undang Pemilu yang diusulkan DPR.

Presiden terhitung tegas menolak pilkada dihelat terhadap 2022 dan 2023 layaknya tertuang di dalam draf Revisi UU Pemilu. Jokowi mengidamkan Pemilu Serentak selalu dilakukan terhadap 2024 sekaligus layaknya tertuang di dalam UU Pemilu dan Pilkada yang tetap berlaku pas ini.

Diketahui, UU Pemilu dan Pilkada yang berlaku pas ini menghendaki pilkada digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota sejalan dengan penentuan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pilpres.

Menurut sumber CNNIndonesia.com itu, Jokowi merasa Undang-Undang Pemilu belum diterapkan sepenuhnya. Pula, baru disahkan 2017 lalu, agar berpikiran tidak kudu mengubah UU Pemilu tiap tiap lima tahun.

Presiden terhitung beralasan pandemi Covid-19 belum usai. Pemerintah mengidamkan lebih fokus terhadap pemulihan ekonomi ketimbang mengurusi pilkada.

Alasan lain, Presiden Jokowi risau ada pilkada area tertentu yang sifatnya amat peka dan berpotensi memicu kondisi menjadi tidak stabil hingga mengganggu usaha pemerintah menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.

Salah satu pilkada yang peka itu yakni Pilkada DKI Jakarta. Dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR, Pilkada DKI Jakarta direncanakan dihelat terhadap 2022.

Politisi PPP Arsul Sani yang datang di dalam rapat menjelaskan, Presiden menghendaki agar seluruh partai politik mengulas bermacam faktor kecuali pilkada mengidamkan digelar 2022 dan 2023.

“Karena di sedang pandemi Covid-19 layaknya ini dan kondisi ekonomi yang tetap jauh berasal dari pulih, kecuali ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi mengakibatkan ketegangan antar elemen masyarakat layaknya halnya Pilkada di area tertentu, maka ini akan mengganggu usaha pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan”, ujar Arsul Sani pas dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Setelah mendengar penjelasan Presiden, cuma perwakilan Partai Golkar yang mengemukakan argumentasi berbeda.

Menurut sumber CNNIndonesia.com yang datang di dalam rapat, politikus Golkar Rizal Mallarangeng mengemukakan bahwa sikap di internal Golkar terbelah.

Sebagian mengidamkan revisi UU Pemilu selalu dilakukan agar pilkada digelar terhadap 2022 dan 2023. Namun ada beberapa kader Golkar terhitung sepakat pemilu serentak selalu dilakukan 2024.

Di depan forum rapat, Rizal Mallarangeng yang akrab disapa Celi menyampaikan, kecuali normalisasi pilkada tidak dilakukan, maka 120 kader Golkar yang baru memenangkan Pilkada Serentak 2020 silam cuma akan menjabat 3,5 tahun saja.

Di akhir argumentasinya, Celi apalagi mengemukakan bahwa ini akan menjadi pengorbanan terbesar kader Beringin kepada Presiden.

CNNIndonesia.com coba mengkonfirmasi kepada Rizal Mallarangeng tapi tidak mendapat respons. Perwakilan Golkar yang datang di dalam rapat layaknya Ace Hasan dan Maman Abdurrahman terhitung menolak berkomentar, pas dimintai klarifikasi berkenaan mengisi pertemuan.

Jokowi Lobi Ketum Partai
Usaha Jokowi menegaskan partai politik agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada gencar dilakukan selama dua pekan terakhir. Sumber CNN Indonesia.com menyebut Jokowi mengakibatkan beberapa Ketua Umum Partai Politik untuk dilobi agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada.

Setelah itu, banyak politisi Senayan berasal dari banyak variasi partai ramai- ramai mengemukakan sikap atas revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada. Ada yang setuju, ada yang menolak.

Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi enggan menjawab lugas pas ditanya berkenaan ada perintah Istana agar fraksi partai koalisi pendukung pemerintah mengikuti kemauan Presiden menolak revisi UU Pemilu.

“Namanya fraksi kan kepanjangan tangan DPP, apapun ketentuan DPP tentu kami jalankan. Perintah DPP dan Ketua Umum bahwa fraksi PPP tidak kudu menunjang revisi UU Pemilu. Tapi sekali lagi seluruh mampu beralih terkait ketentuan DPP nantinya”, ujar Ahmad Baidowi kepada CNN Indonesia.com.

Diantara partai koalisi pendukung Jokowi, cuma Partai Golkar dan Nasdem yang selalu bertahan mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.

Sejauh ini, CNNIndonesia.com telah menghubungi Seskab Pramono Anung untuk mengonfirmasi mengisi pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan mantan jubir TKN. Namun Pramono Anung enggan menjawab.

Sekretaris Fraksi Nasdem yang terhitung Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan Partainya selalu mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
“Sampai hari ini Nasdem belum mampu informasi kecuali Presiden memanggil Ketua Umum untuk tidak jalankan revisi. Sikap Nasdem hingga saat ini selalu mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada. Saya yakin Pak Jokowi tidak amat ikut campur di dalam revisi UU ini, toh pengusulnya kan sejak awal DPR.”

Ketua Komisi II DPR RI yang terhitung Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya tetap tunggu ketentuan resmi seluruh partai politik. Golkar menghendaki seluruh fraksi partai di DPR raih kesepakatan bulat terhadap revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada.

“UU Pemilu ini kan inisiatif DPR, yang namanya inisiatif kudu sepakat satu suara. Buat Golkar yang namanya usul inisiatif DPR kudu bulat seluruh fraksi. Dengan ada pertumbuhan ini kami akan menunggu, nanti akan kami bahas lagi di Komisi II sambal tunggu kepastian seluruh partai.”

Bukan cuma melobi partai koalisi pendukungnya, Presiden Joko Widodo terhitung melobi partai non koalisi. Kepada CNN Indonesia.com, salah seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menceritakan bahwqa Jokowi mengakibatkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana Rabu, 20 Januari.

Jokowi menyebutkan Pemerintah menyongsong terbuka kecuali PAN bergabung ke di dalam gerbong koalisi pendukung Jokowi Ma’ruf. Jokowi terhitung lagi mengemukakan sikapnya soal menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.

Lima hari setelah pertemuan Zulhas dan Jokowi, Fraksi PAN di DPR RI menggelar diskusi webinar dengan topik yang sama. Disitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.

Wakil Ketua MPR ini beralasan UU Pemilu yang saat ini tetap mampu dipakai untuk empat kali pemilu berikutnya. CNN Indonesia.com coba menghubungi Zulkifli Hasan untuk menghendaki konfirmasi, tapi tidak direspon.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

Sementara Sekjen PAN Eddy Soeparno enggan menjawab pas dikonfirmasi soal pertemuan Zulkilfi Hasan dan Presiden Jokowi. Begitu pula Seskab Pramono Anung.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *