Sidang Tahanan Politik Papua di Tunda

 

Sidang Tahanan Politik Papua di Tunda – Tahanan politik Papua, Surya Anta Ginting benar-benar kecewa bersama ketidakseriusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membawa dampak pengadilan dirinya ditunda dua kali. Baginya, ini menunjukkan bahwa dirinya ditangkap atas dasar politik, bukan melanggar undang-undang.

Surya Anta menjelaskan indikasi ini telah terlihat sejak awal penangkapan enam aktivis Papua di Jakarta akhir Agustus th. lalu, hingga kini JPU tidak sanggup menghadirkan pelapor dan saksi.

“Ini menunjukkan bahwa aparatur negara ini lebih bahagia menangkap orang, lebih bahagia mendakwa orang, tapi tidak sanggup membuktikannya,” kata Surya di PN Jakpus, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, dua pasal mengenai tuduhan makar dan pemufakatan jahat saat aksi damai dan pengibaran bendera bintang kejora di depan istana negara 28 Agustus 2019 yang didakwakan kepadanya tidaklah gampang dibuktikan sebab tidak ada alat bukti yang kuat.

“Dasar hukumnya tidak terpenuhi, pihak kepolisian dan kejaksaan mau menggatok-gatokkan, cocoklogi antara yel-yel, lagu dan bendera, padahal semua itu telah ada berasal dari dulu,” tegasnya.

Menurutnya selama aksi berjalan mahasiswa dan aktivis Papua di Jakarta tetap berkoordinasi bersama pihak kepolisian hingga aksi berakhir damai.

Bahkan Kapolres Jakarta Pusat kata dia, sempat menawarkan makan malam usai aksi, tapi tak mereka menerima demi etika.

Jadi semua berjalan smooth damai, lah kok bapak Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian menunjukkan bahwa tangkap orang-orang itu,” bertanya Surya.

Surya Anta kemudian menduga penangkapan 6 aktivis Papua terhitung dirinya adalah langkah Presiden Joko Widodo untuk merawat elektabilitas politiknya dan membungkam gerakan masyarakat Papua yang menuntut referendum.

“Itu instruksi politik untuk mengamankan nama baik Jokowi di hadapan oposisinya, sebab pihak oposisi berulang-kali memperoleh pasal makar, lah kok ini tidak memperoleh pasal makar kan,” katanya.

“Kedua aku pikir penangkapan kita itu merupakan instruksi politik untuk mengamankan suasana Papua, posisi kita ini penting kita di Jakarta kita punyai kapabilitas untuk bicara di depan tempat nasional dan internasional, sedangkan di papua tidak bisa,” lanjut Surya menambahkan.

Adapun, enam terdakwa tapol Papua yang ditahan adalah Ariana Elopere, Dano Anes Tabuni, Suryanta Anta Ginting, Ambrosius Mulait, Charles Kossay dan Issay Wenda.

Mereka disangkakan Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Makar atau Pasal 110 ayat (1) KUHP tentang pemufakatan jahat atas perbuatannya mengibarkan bendera bintang kejora di depan Istana Negara terhadap 28 Agustus 2019 lalu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *