SKB 3 Menteri dan PR Lanjutan Toleransi di Dunia Pendidikan

SKB 3 Menteri dan PR Lanjutan Toleransi di Dunia Pendidikan

SKB 3 Menteri dan PR Lanjutan Toleransi di Dunia Pendidikan

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri berkaitan bersama dengan pelarangan bagi sekolah negeri yang mewajibkan siswanya mengenakan atribut kekhususan agama. SKB diterbitkan usai polemik yang berjalan di tidak benar satu sekolah di Sumatra Barat.

Diketahui sebelumnya, SMKN 2 Padang kedapatan ‘memaksa’ seorang siswi non-muslim mengenakan jilbab jikalau idamkan senantiasa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

SKB ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SKB diakui harus diterbitkan demi menjaga ideologi negara dan menghapus upaya-upaya intoleransi di satuan pendidikan. Sebagian pihak mendukung, namun tak banyak termasuk yang menolak, bahkan pesimistis SKB 3 Menteri mampu dilaksanakan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan menilai kebijakan yang ditelurkan melalui SKB 3 Menteri terkesan terburu-buru. Bahkan kata dia, mampu dikatakan ini adalah kebijakan sebagai respons dari pengaruh ‘kecolongan’ pemerintah.

“SKB ini sebetulnya respons yang kerap digunakan saat ‘kecolongan’,” kata Aji waktu dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (5/2).

Aji menjelaskan tren kebijakan diskriminasi di lingkungan sekolah sebetulnya tak cuma ada th. ini. Diskriminasi yang nampak karena satu kebijakan tertentu telah berjalan sejak lama, dilakukan para tenaga pendidik dan terkesan diwajarkan oleh lingkungan.

“Namun tidak ada peraturan yang komprehensif didalam meresponsnya,” kata Aji.

SKB 3 Menteri ini pun, kata Aji, merupakan peraturan yang dikeluarkan sebagai respons dari persoalan yang baru-baru ini mencuat. Namun, tak ada cara preventif yang dilakukan.

“Masih harus dilacak apakah efektif atau tidak, apakah berikan pengaruh jera atau tidak,” kata Aji.

Regulasi turunan
Meski terkandung ancaman jikalau sekolah tak mobilisasi peraturan yang tertuang didalam SKB 3 Menteri itu, namun menurut Aji pelaksanaanya senantiasa bakal sulit. Ke depan kata dia, harus ada regulasi turunan untuk mengawal kebijakan ini.

Tak cuma itu, tiap tiap tempat termasuk kata dia harus punyai prinsip untuk menerapkan kebijakan yang tertuang didalam peraturan ini. Perlu penguatan di level tempat baik dari Gubernur/Bupati/Camat sampai Kepala Sekolah.

“Perlu ada regulasi turunan. Di samping itu, harus ada pengawasan dari pihak sekolah,” kata dia.

Tak cuma itu, sambungnya, peran pengawasan termasuk mampu diemban sejalan bersama dengan Dinas Pendidikan di tempat maupun Komite Sekolah. Jadi kata Aji, ada pendekatan regulasi melalui prinsip di daerah.

Sayangnya kata Aji, tiap tiap tempat justru punyai prinsip dan pandangan yang berbeda-beda di didalam mengawasi mutu dan pelaksanaan aspek-aspek belajar mengajar di lingkungan sekolah.

“Sehingga saya tidak percaya seluruh sekolah mampu menerapkan, barangkali ada error-error yang berjalan di sekolah,” katanya.

Ada hal yang lebih mendesak
Di sisi lain, pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis secara terang-terangan menyebut SKB Tiga Menteri yang mempersoalkan seragam sekolah ini tak tepat dikeluarkan.

Alih-alih mempermasalahkan seragam, harusnya di waktu keadaan layaknya ini pemerintah fokus terhadap bagaimana siswa harus belajar bersama dengan baik dan merata di seluruh tempat waktu keadaan pandemi yang membuat proses pembelajaraan cuma dilakukan secara daring.

“Karena sebetulnya yg harus menjadi perhatian itu sebetulnya soal kepastian sekolah yang safe di jaman new normal. Jadi yang publik idamkan tahu, ini gimana sekolahnya. Bukan tentang bagaimana seragamnya,” kata Rissalwan waktu dihubungu melalui telepon.

Secara terang-terangan dia pun menyebut peraturan ini adalah hal aneh yang harusnya tak dikeluarkan karena cenderung benar-benar mengada-ada. Apalagi kebijakan ini termasuk nampak tak berapa lama sehabis persoalan yang diakui intoleransi di SMKN 2 Padang mencuat.

Padahal kata dia, kebijakan ini harus tak dibawa ke ranah intoleransi. Justru kata dia, intoleransi nampak saat hal kecil benar-benar dibesar-besarkan.

“Ini sebetulnya hal enggak harus namun dibuat-buat menjadi perlu. Ini enggak harus serupa sekali. (Aturan) ini tidak ada arti serupa sekali,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Rissalwan termasuk menyebut peraturan yang dikeluarkan terhadap Rabu lantas ini justru mampu mengacaukan dunia pendidikan. Bahkan dia beranggap kebijakan ini cenderung politis, padahal harusnya tak ada satu kebijakan apa-pun yang cenderung terhadap politisasi dunia pendidikan.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

“Kacau balau, pendidikan jangan dipolitisir, itu area bagi anak-anak untuk mendapat hak dia, pelajari hal baru untuk kepentingan di jaman depan,” kata dia.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *