Tetap Dukung Revisi, PKS Kritik Rencana Interpretasi UU ITE

Tetap Dukung Revisi, PKS Kritik Rencana Interpretasi UU ITE

Tetap Dukung Revisi, PKS Kritik Rencana Interpretasi UU ITE

Anggota Komisi III DPR RI berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Dimyati Natakusumah mengkritik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang mendorong pembuatan pedoman interpretasi dibandingkan merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
FS88BET
Menurutnya, langkah tersebut tidak akan selesaikan masalah utama berasal dari UU ITE.

“[Direvisi saja], gara-gara interpretasinya senantiasa sukar antarpihak, kan UU kudu dijalankan. Kalau tidak dijalankan, buat pedoman, masa pedoman keliru?” kata Dimyati pas dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/2).

Dia menyatakan, keberadaan UU ITE udah menyudutkan posisi polisi di tengah masyarakat. Menurutnya, polisi akan berada di posisi yang dilematis gara-gara salah andaikan tidak menerapkan UU ITE, tetapi diakui mengkriminalisasi andaikan menerapkan UU ITE.

“Kasihan polisi, kasihan penegak hukum supaya diakui tidak equality before the law, tidak due process of law, gara-gara problemnya kasihan Kapolri, tidak mobilisasi salah, mobilisasi diakui kriminalisasi, dan sebagainya,” ucap Dimyati.

Ia menerangkan, pembuatan pedoman interpretasi tanpa merevisi UU ITE tidak akan selesaikan masalah yang tersedia pas ini. Pasalnya, kata Dimyati, pedoman interpretasi yang dibuat nantinya kudu senantiasa mengacu terhadap UU ITE.

Dimyati pun menyatakan bahwa UU ITE udah memberi tambahan proteksi yang terlalu berlebih dan melahirkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kalau pedoman dibuat tidak boleh bertentangan bersama dengan UU. Sedangkan, UU-nya udah dibuat layaknya itu, Pasal 26 hingga 45, mau tidak mau kudu dilaksanakan, jangan disudutkan ke Polri, Bareskrim,” katanya.

Lebih lanjut Dimyati mengingatkan, Indonesia akan segera memasuki masa 5.0, di mana negara seharusnya lebih memberi tambahan jaminan terhadap kemerdekaan penyampaian pendapat dan kritik.

Berangkat berasal dari itu, menurutnya, pemerintah kudu memicu definisi yang tahu mengenai pasal penghinaan di UU ITE. Menurutnya, tidak boleh seluruh perbuatan dikaitkan bersama dengan ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, dan diakui melakukan perbuatan melawan hukum.

“Sekarang, zamannya 4.0, sebentar lagi 5.0. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan memberikan kritik, kemerdekaan memberikan pendapat, kalau pasal penghinaan tulis saja pasal penghinaan, jangan kemudian seluruh dikaitkan bersama dengan ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, seluruh diakui perbuatan melawan hukum,” tuturnya.+

Sebelumnya, Johnny menunjang pembuatan pedoman interpretasi UU ITE oleh lembaga yudikatif serta kementerian/lembaga terkait.

Pedoman ini dibuat untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam UU ITE.

“Kominfo menunjang Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam memicu pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE supaya lebih tahu dalam penafsiran,” tegasnya dalam info resmi di Jakarta, Selasa (16/02).

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

Menurutnya, UU ITE punya dorongan untuk menjaga area digital Indonesia supaya bersih, sehat, beretika, apalagi produktif.

“Semangat UU ITE memang adalah untuk menjaga area digital Indonesia supaya bersih, sehat, beretika, dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tuturnya.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *