Usman Hamid Berikan Pendapat Tentang Warisan Kolonial

Usman Hamid Berikan Pendapat Tentang Warisan Kolonial

Usman Hamid Berikan Pendapat Tentang Warisan Kolonial – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengingatkan pemerintah untuk menghapuskan pasal-pasal warisan kolonial. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan bersama dengan kunjungan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti ke Indonesia.

Usman menilai, harusnya pemerintah didalam pertemuan bilateral bersama dengan Belanda bisa ikut serta mengulas pembangunan dan pembaruan hukum.

“Salah satunya yang kami ingatkan adalah perlu bagi ke dua negara untuk bekerja serupa didalam pembangunan hukum, pembaruan hukum bersama dengan menghapuskan pasal-pasal warisan kolonial itu yang selama ini digunakan untuk membungkam kritik,” kata Usman di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Menurutnya, pemerintah selama ini masih manfaatkan sejumlah pasal warisan kolonial untuk menundukan mereka yang tak sepaham, terutama para aktivis. Lebih lanjut, Usman memfokuskan pemanfaatan pasal kolonial yang terhitung disangkakan kepada aktivis Papua yang kini berstatus tahanan politik atau disebut tapol.

Usman menyatakan di antaranya pemanfaatan pasal makar, pasal pencemaran nama baik hingga pasal tentang penistaan agama.

“Jadi merasa berasal dari pasal makar, pasal pencemaran nama baik hingga bersama dengan pasal tentang penistaan agama. Tapi kami dambakan secara spesifik menyoroti pemanfaatan pasal-pasal itu didalam isu Papua. Di didalam apa yang dapat aku sampaikan ini pada intinya kami dambakan pasal-pasal itu dihapuskan.”

Usman berujar pasal tersebut udah banyak memakan korban bersama dengan sengaja mengalamatkan pasal-pasal terkait kepada para aktivis yang menyampaikam kritik maupun orang-orang yang tidak serupa pandangan. Padahal menurut Usman, selama ini penyampaian kritik udah dilaksanakan secara damai, layaknya dilaksanakan masyarakat asal Papua yang saat ini jadi tahanan politik.

Di luar putusan pasal makar, terhitung kami saksikan banyak sekali pasal-pasal pencemaran nama baik di didalam hukum pidana kami warisan Belanda yang digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi atau kritik yang damai berasal dari para aktivis di beragam sektor, lingkungan, antikorupsi, hak asasi manusia,” kata Usman.

Atas dasar pemanfaatan pasal yang sengaja disangkakan kepada para aktivis, Usman lalu meminta pemerintah agar bisa segera melepas para tahanan politik tanpa syarat. Salah satu caranya, yaitu melalui penghapusan pasal-pasal masa kolonial layaknya yang udah disebutkan.

Namun, lanjut Usman, sambil menunggu penghapusan pasal-pasal tersebut, tersedia cara lainnya untuk melepas tahanan politik, yaitu bersama dengan merujuk hasil ketentuan serupa yang udah dilaksanakan pada masa pascakemerdekaan di Pemerintahan Orde Lama.

“Maka sebenarnya, pemerintah Indonesia bisa melepas mereka bersama dengan merujuk kepada pengalaman-pengalaman terdahulu bahkan sejak zaman Soekarno, sejak zaman Kabinet Djuanda,” katanya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *