UU Cipta Kerja Bikin Masalah Pandemi Berkurang

UU Cipta Kerja Bikin Masalah Pandemi Berkurang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly utamakan pentingnya keseimbangan pada penegakan hukum bersama dukungan hak asasi manusia (HAM). Khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti pas ini. Menurutnya, baik penegakan hukum maupun dukungan HAM sebetulnya mesti lebih responsif dan juga inklusif.

’’Pendekatan yang lebih sebanding dan rancangan kerja strategis sangatlah penting, di level nasional hingga global. Hal ini tentu saja butuh kerjasama dan juga komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah dan juga penduduk global,’’ kata Yasonna di dalam keterangannya, Senin (26/10).

Menurut Yasonna, respons atas suasana akibat pandemi Covid-19 mesti diperkuat bersama ketentuan hukum. Hal ini untuk menangani dampak pandemi dan juga pemulihan kondisi.

Yasonna mengklaim, dikeluarkannya sejumlah ketentuan pemerintah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) keliru satunya Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya penguatan komitmen hukum dan juga kerangka kebijakan. Hal ini sebagai respons atas dampak pandemi dan juga kebijakan pemulihannya.

’’Sebagai anggota dari pemulihan ekonomi pasca-Covid, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi ini. Pemerintah mengalokasikan Rp 365,5 triliun untuk kesehatan, dukungan sosial, dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” ujar Yasonna.

Yasonna tak memungkiri, kira-kira 3,7 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dan membuat angka pengangguran di Indonesia jadi 10,6 juta orang. ’’Omnibus law UU Cipta Kerja diinginkan mendukung menangani masalah ini, sekaligus jadi instrumen melakukan perbaikan tumpang-tindih ketentuan dan juga menyederhanakan birokrasi untuk menarik investasi,’’ cetus Yasonna.

Dia menuturkan, pemerintah di seluruh negara mesti melaksanakan upaya terintegrasi di dalam menyediakan akses pada dukungan hukum dan HAM, bagi kelompok-kelompok tersebut. ’’Kemenkumham sendiri telah meluncurkan fasilitas Access to Justice di mana kami memberikan dukungan hukum cuma-cuma pada mereka yang tidak bisa membayar pengacara demi beroleh keadilan,’’ tuturnya.

Selain itu, Yasonna mengklaim, pihaknya dapat terus menyita langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas yang adil, transparan, efektif, nondiskriminatif, dan juga akuntabel demi menyediakan akses seluas-luasnya kepada keadilan bagi masyarakat. ’’Khususnya group rentan di dalam masyarakat,’’ terang dia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *