UU Cipta Kerja Hanya Kepentingan Politik Bukan Publik

UU Cipta Kerja Hanya Kepentingan Politik Bukan Publik

Jokowi menindaklanjuti keputusan paripurna DPR yang telah menyetujui UU Omnibus law. Pada 2 November 2020 (kurang 3 hari berasal dari batas saat pengesahan UU oleh Presiden), Presiden Jokowi mengesahkan Undang-undang tersebut dalam lembaran negara jadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Padahal, protes pada UU ini memadai kuat. Penolakan bukan cuma berasal dari group buruh tapi juga berasal dari akademisi, juga dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah, dan NU. Hiper regulasi Protes dan penolakan yang disampaikan oleh group penduduk adalah sesuatu yang lumrah dan diperlukan. Proses legislasi UU Cipta Kerja yang super cepat menyebabkan kecurigaan. Apalagi penduduk mengalami kebingungan karena ada lebih dari satu draft berlainan yang telah disahkan. Naskah yang diserahkan DPR kepada Istana sendiri berjumlah 812 halaman.

Kemudian berubah jadi naskah final versi pemerintah sejumlah 1.187. Belakangan publik mendapati, terkandung “salah ketik” di lebih dari satu pasal yang telah diundangkan dan disahkan dalam lembaran negara. Hubungan pasal 5 dan pasal 6 dalam UU tersebut juga bermasalah. Pasal 6 dalam undang-undang itu merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Namun pada pasal 5 tidak terkandung ayat atau huruf. Maka, penduduk layak untuk bertanya, kepentingan apa dan siapa yang direpresentasikan oleh UU nomor 11 tahun 2020? Mengapa pemerintah keluar ngotot untuk mengesahkan UU ini dan meremehkan aspirasi masyarakat? Pemerintah menjelaskan, omnibus law adalah cara strategis untuk menanggulangi kesemrawutan dan tumpang tindih regulasi yang mencegah investasi dan pergerakan roda ekonomi.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Digital Tak Maksimal jikalau Tak Ada UU Cipta Kerja Presiden Jokowi menyebut, Indonesia mengalami hiper regulasi di mana kurang lebih 8.451 keputusan pusat dan 15.985 keputusan area telah membuat area gerak pemerintah dan dunia usaha tidak lincah karena terpasung birokratisasi. Presiden Jokowi benar. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menemukan bahwa persoalan besar dalam regulasi di Indonesia adalah hiper regulasi di mana ada tumpang tindih dan ketidaksesuaian antar UU yang ada.

Belum kembali ditambah kuantitas undang-undang yang amat banyak. Jadi, motivasi UU Omnibus law untuk memangkas, menata dan mengharmonisasi UU agar UU yang ada saling tentang dan relevan, sebenarnya amat diperlukan. Omnibus Law yang berwatak neo liberal Bagi pemerintah, investasi merupakan solusi untuk mendongkrak kondisi ekonomi. Omnibus law mendukung berasal dari sisi regulasi. Pertanyaan perlu tentang hal ini, kepentingan siapa yang hendak direpresentasikan dalam UU tersebut? Apakah investasi dan peningkatan perekonomian amat untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat? Apakah UU Omnibus law didasari oleh pertimbangan-pertimbangan otonom negara atau merepresentasikan kepentingan group ekonomi dominan ? Apakah UU ini untuk kepentingan publik atau kartel politik? Relasi antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi berbentuk problematik (Caporasso dan Levine: 1992).

Negara tidak dapat sepenuhnya membiarkan diri berasal dari kepentingan ekonomi bersama dengan membiarkan pasar terjadi sebebas-bebasnya. Tetapi negara juga tidak dapat menguasai sepenuhnya ekonomi untuk kepentingan-kepentingan rakyat banyak dan dirinya. Dari sisi ekonomi, pasar tidak dapat mengkhianati prinsip efisiensi dan pasar bebas. Tetapi ia tidak dapat sepenuhnya steril berasal dari intervensi pemerintah. Menurut Caporaso dan Levine, di tengah-tengah berbagai kepentingan berasal dari kelas-kelas dominan di bidang ekonomi dan kepentingan masyarakat, pemerintah dapat memainkan otonomi untuk mengambil alih kebijakan transformatif. Jika perhatikan alasan mengapa Pemerintah Jokowi perlu membuat omnibus law, kita menemukan alasan jelas: demi investasi dan kemajuan ekonomi.

Sesungguhnya, ini merupakan kelannjutan berasal dari liberalisme pasar. Sebagaimana lazim diketahui, rejim Orde Baru punya kebijakan dan pendekatan ekonomi pasar bebas. Presiden Soeharto amat akomodatif pada modal asing dan kegunaan instansi donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Itu keluar tahu pasca UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disahkan. Liberalisasi ekonomi juga terjadi lewat deregulasi yang terjadi di jaman 1980-an. Saat itu modal asing yang hendak berinvestasi di sektor perbankan diberikan keleluasaan. Baca juga: Ingin Beri Masukan untuk Penyusunan Aturan Turunan UU Cipta Kerja? ini Caranya Gelombang liberalisasi dalam pembangunan perekonomian nasional kembali terjadi pasca krisis moneter tahun 1997-1998.

Saat itu pemerintah Indonesia setuju bersama dengan nasehat IMF agar Indonesia melaksanakan privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan serta reformasi proses perbankan. Paket kebijakan deregulasi, swastanisasi dan minimalisasi peran negara yang disepakati bersama dengan IMF ini merepresentasikan ideologi ekonomi liberal, sebagaimana dinyatakan dalam Washington Concencus pada tahun 1989 (Simon Vaut : 2014). Karena motivasi yang mendasari UU Omnibus law adalah untuk menarik investasi asing dan membuka lapangan kerja, tidak berlebihan terkecuali dikatakan bahwa UU Omnibus law berwatak neo liberal. Ia melanjutkan ideologi liberalisme ekonomi klasik.

Pemerataan bukan cuma pembangunan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merepresentasikan neo liberalisme telah disahkan pemerintah. Kita tidak tahu apakah gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya, lebih dari satu atau jadi tidak diterima MK. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah terbuka pada masukan penduduk untuk diterjemahkan dalam keputusan pemerintah atau keputusan Presiden turunan Undang-undang.

Kebijakan ekonomi (neo) liberal yang didasari kesimpulan bahwa kesejahteraan penduduk dapat terjadi seiring bersama dengan kemajuan ekonomi, yang berdampak pada trickle down effect sebagaimana dianut Orde Baru, tidak cocok bersama dengan kenyataan. Liberalisasi ekonomi sebenarnya tingkatkan ekonomi Indonesia. Tetapi itu tidak diikuti bersama dengan kesejahteraan lebih dari satu besar masyarakatnya. Peningkatan ekonomi cuma dialami para pengusaha besar. Yang terjadi bukanlah trickle down effect tapi trickle up effect. Pembangunan terjadi.

Tetapi itu tidak memakmurkan seluruh negeri. Hanya segelintir orang yang menikmati. Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan, Batara Simatupang menjelaskan, dana pihak ketiga di bank tunjukkan ketimpangan yang besar. 47 % keseluruhan dana pihak ketiga di bank, dimiliki cuma oleh 0,03 % pemilik. Indikator ini mencerminkan tingkat ketimpangan sosial yang amat parah di Indonesia. Idealnya, pembangunan dan peningkatan ekonomi perlu dicermati secara holistik dan berfokus juga pada pemerataan. Apa yang disampaikan Amartya Sen perlu untuk kita sadari. Dalam Development as Freedom (1998), Sen berpendapat bahwa pembangunan perlu dicermati sebagai usaha untuk mengupayakan kemerdekaan individu, bukan hanyalah dicermati dalam angka PDB atau penghasilan perkapita.

Ada lima indikator yang ia sebut sebagai ekonomi kesejahteraan: kemerdekaan politik, sarana ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan jaminan keamanan. Kelimanya tidak boleh dicermati secara parsial tapi terintegrasi. Peningkatan yang satu dapat membawa efek positif kepada indikator yang lain. Mengupayakan kesejahteraan secara holistik dan mewujudkan keadilan sosial adalah dua pekerjaan tempat tinggal besar yang dimiliki pemerintahan Jokowi. Pemerintah Jokowi- yang kebijakan ekonominya berwatak neo liberal- perlu mengakomodasi dua hal tersebut dalam turunan UU Cipta Kerja agar dapat tunjukkan bahwa UU yang menyebabkan pro kontra ini dibuat demi kepentingan publik bukan kartel politik.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *